Jum. Jan 27th, 2023
Spread the love
0Shares

INDRAMAYU, MajalahMahardika – Desa Cadangpinggan dan Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu kembali meraih penghargaan Desa Sadar Hukum tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) R.I melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Penyerahan penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Desa Sadar Hukum tahun 2022 dilakukan Plh. Kepala BPHN Kemenkuham RI, Audy Murfi M.Z kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jajang Sudrajat Mewakili Bupati Indramayu Nina Agustina, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jajang Sudrajat mengemukakan, kemarin mengemukakan, sebagai bentuk sinergitas kerjasama yang dilakukan Kemenkumham R.I dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 10 desa di Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum tahun 2020, 2021 dan 2022.

Rinciannya, sebanyak 6 desa ditetapkan sebagai desa sadar hukum tahun 2020 meliputi Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang, Desa Sleman Kecamatan Sliyeg, Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg, Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang, Desa Kenanga Kecamatan Sindang, dan Desa Wanantara Kecamatan Sindang.

Kemudian tahun 2021, telah ditetapkan 2 Desa Sadar Hukum meliputi Desa Rancasari, Kecamatan Bangodua dan Desa Beduyut, Kecamatan Bangodua, serta terbaru tahun 2022 dua desa ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum meliputi Desa Bondan dan Desa Cadangpinggan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

Dalam kesempatan tersebut sejumlah kepala desa ikut mendampingi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jajang Sudrajat dalam penyerahan penghargaaan Desa Sadar Hukum tahun 2020 diwakili Kepala Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang. Tahun 2021 diwakili Kepala Desa Rancasari Kecamatan Bangodua dan tahun 2022 diwakili Kepala Desa Cadangpinggan dan Kepala Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

Menurut Jajang Sudrajat, kriteria penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat setiap desa atau kelurahan didasarkan pada jumlah nilai sadar hukum yang meliputi 4 dimensi seperti akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi.

“Desa atau kelurahan sadar hukum dapat diartikan sebagai desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa atau kelurahan sadar hukum dan terhadap sebuah desa yang telah memenuhi kriteria desa atau kelurahan sadar hukum. Hal ini tidak terlepas dari peran Bupati Indramayu Nina Agustina, sehingga 10 desa di Kabupaten Indramayu dari 2020 hingga 2022 ditetapkan sebagai desa sadar hukum,” terangnya.

Plh. Kepala BPHN Kemenkumham RI Audy Murfi M.Z menyampaikan bangga kepada para kepala desa atau lurah yang berhasil mencapai prestasi dalam masyarakat hukum di wilayahnya. Tentunya dengan segala ketidak mudahan ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya mampu dan mendapatkan predikat sebagai desa kelurahan sadar hukum.

“Saya menyadari tidak mudah mencapai predikat desa kelurahan sadar hukum, karena harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator penilaian indeks desa atau kelurahan yang sangat kompleks. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi desa atau kelurahan lain dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya,” ungkapnya. (Taryani)

0Shares
sonni hadi

By sonni hadi

Pengelola Sonni Hadi wartawan majalah mahardika anggota PWI Jawa Barat No kta 10.00.5551.95. Independent tidak terkait dengan satu golongan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *